JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Telkom yang baru Dian Siswarini didampingi jajaran direksi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Rapat dengar pendapat Umum (RDPU) ini membahas beberapa agenda diantaranya Perkenalan Dirut dan Jajaran Direksi yang baru, Evaluasi Kinerja Perusahaan Semester 1 Tahun 2025, Aksi Korporasi dan Roadmap Pengembangan Perusahaan dan iso-iso lannya. Dalam pemaparannya, Dirut PT Telekomunikasi (Telkom) Indonesia (Persero) telah meningkatkan pendapatan perusahaan, termasuk keuangan negara selama masa kerja Kuartal I 2025.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025). Rapat tersebut membahas kebijakan transfer dana otonomi khusus Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Papua.
Pohon mahoni tua tumbang usai diterjang angin kencang dan hujan deras di Jalan Tebet Timur Dalam, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan instruksi terbaru kepada seluruh jajaran Dirlantas untuk melakukan komunikasi intensif kepada seluruh masyarakat terkait dengan menjaga keselamatan berkendaran.
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025). Rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan program kerja triwulan I dan II serta pembukaan blokir anggaran kementerian/lembaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, usai menggeledah kantor Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut). Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa 1 Juli 2025.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Ia berpandangan, BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kesan ketimpangan hukum di mata masyarakat.