JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (kelima kanan) dan Komisaris Utama Mochamad Iriawan (kelima kiri) berfoto bersama (dari kiri-kanan) Direktur Sumber Daya Manusia Andy Arvianto, Direktur Penunjang Bisnis M. Erry Sugiharto, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono, Direktur Keuangan Emma Sri Martinijajaran, Wakil Direktur Utama Oki Muraza Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin, dan Direktur Logistik dan Infrastruktur Jaffee Arizon Suardin usai memberikan paparan dalam konferensi pers terkait capaian kinerja 2024 dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
PT Pertamina (Persero) pada 2024 mencatatkan pendapatan sebesar 75,33 miliar dolar AS atau setara Rp1.194 triliun, EBITDA senilai 10,79 miliar dolar AS atau Rp171,04 triliun dan laba bersih senilai 3,13 miliar dolar AS atau setara dengan Rp49,54 triliun.
JAKARTA - Sejumlah massa melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).
Aksi ini digelar untuk mengutuk keras tindakan Israel karena telah membajak kapal Madleen yang berisi bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Mereka juga meminta agar Pemerintah Indonesia aktif untuk menyuarakn hal ini.
Tak hanya membajak Kapal Madleen, pasukan Israel diketahui juga turut menangkap para aktivis kemanusiaan yang menumpang kapal tersebut. Terdapat 12 penumpang di kapal tersebut dan 11 di antaranya merupakan aktivis, termasuk Greta Thunberg.
JAKARTA - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah (tengah) didampingi Komisioner Pemantauan Saurlin P. Siagian (kanan), dan Wakil Ketua Bidang Internal & Komisioner Pengaduan Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan pers terkait sikap Komnas HAM atas aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Komnas HAM menyebut aktivitas tambang nikel Raja Ampat di Papua Barat Daya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup karena mengindikasikan kerusakan lingkungan yang meluas dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.