Sebanyak 100 orang narapidana dalam kasus narkotika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) asal Sumatera Utara dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pemerintah menyikapi perbedaan tingkat kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Persija Jakarta Maksimalkan Pemain-Pemain Muda di Liga 1 2025-2026

Seorang gadis di Indragiri Hulu (Polres Inhu), Riau menjadi korban pemerasan mantan pacarnya. Di mana pelaku ARS (24) memeras korban hingga belasan juta

Eks Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, terkait kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp377 miliar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, usulan masa pensiun aparatur sipil negara (ASN) diperpanjang, perlu dilakukan kajian yang sangat matang.

Pembangkit listrik inovatif yang terpasang pada kapal tongkang ini telah mencapai Commercial Operation Date

Harapan akan akses air bersih, peningkatan fasilitas olahraga, hingga dukungan untuk sektor pertanian dan usaha kecil diungkapkan warga Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah,

Farel Prayoga berhasil mencuri sejak penampilannya yang memukau dalam acara kenegaraan peringatan HUT RI

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan mengusulkan, penetapan batas wilayah diatur dengan undang-undang (UU).

Pekerja atau buruh terus menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 yang cair di bulan ini

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan keterangan pers terkait polemik 4 pulau di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/6/2025).   Wamendagri Bima Arya menyampaikan temuan data baru mengenai polemik 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi pertimbangan. Penemuan berupa data dan dokumen tersebut segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.   Menurut Bima, peraturan sebelumnya mengenai 4 pulau tersebut bisa saja diubah. Saat ini penyelesaian polemik dibahas intensif karena mendapat atensi publik.   Istana memastikan Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumut dengan mempertimbangkan aspek historis.   Kedaulatan wilayah dalam sistem NKRI berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai wilayah administratifnya.