BOGOR - Ratusan siswa tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).   Sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 58 siswa putra dan 42 siswa putri akan mengikuti Pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun 2025.   MPLS tahun ini digelar serentak di 63 titik di seluruh Indonesia, dan akan dilanjutkan di 37 titik lainnya pada akhir Juli. Total 100 lokasi rintisan Sekolah Rakyat resmi memulai kegiatan pada Tahun Ajaran 2025/2026.   Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor sendiri memiliki kapasitas 100 siswa yang dibagi dalam 4 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, asrama, laboratorium, masjid, lapangan futsal, perpustakaan, hingga ruang OSIS dan UKS.   Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sistem pembelajarannya menggabungkan pendekatan konvensional dan digital melalui Learning Management System, untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata, bahkan di wilayah terpencil.   Dengan model berasrama dan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan karakter, keagamaan, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi generasi muda Indonesia dari keluarga pra-sejahtera.

Munajar dan Hanno Permana tetap bekerja demi keluarga, meski usia tak lagi muda dan penglihatan makin kabur karena katarak.    Lewat program Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli, kini mereka kembali melihat dunia, bekerja dengan aman, dan menatap hidup dengan harapan baru.    Aksi nyata para Pahlawan Kebaikan membuktikan: saat kita peduli, perubahan bisa terjadi.  www.mncpeduli.org

Mantan Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung karena terbukti melakukan korupsi proyek Dishub Kota Bandung, termasuk pengadaan CCTV, PJU, dan penerangan jalan lingkungan, serta memberi suap Rp1 miliar kepada beberapa anggota DPRD dan menerima gratifikasi senilai Rp626,7 juta.   Sementara itu, sebuah insiden unik terjadi di Balikpapan saat sebuah mobil meluncur dari lereng curam dan menghantam atap rumah warga tanpa menimbulkan korban jiwa; evakuasi dilakukan dengan alat berat, dan polisi mengimbau kewaspadaan di jalur menurun.   Di sisi lain, Kemenlu berhasil mengevakuasi 11 WNI dari Iran yang tiba di Indonesia dalam keadaan selamat di tengah meningkatnya konflik Iran-Israel, sebagai bagian dari perlindungan terhadap 386 WNI yang tercatat berada di sana.

Sidang gugatan perdata terhadap keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali digelar di PN Sleman setelah proses mediasi antara penggugat, Komardin, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan buntu dalam gugatannya, Komardin menuntut UGM membuka dokumen akademik Jokowi dan menuntut ganti rugi Rp69 triliun, dengan sidang lanjutan dijadwalkan 1 Juli 2025.   Sementara itu, upaya pencurian motor di halaman masjid di Sampang, Madura, gagal setelah pelaku yang terekam CCTV melarikan diri karena aksinya diketahui warga, dan kasusnya kini diselidiki Polres Sampang.   Di Jakarta, KPK memeriksa pendakwah Khalid Basalamah sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, yang diduga telah berlangsung sejak sebelum tahun 2024, dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lainnya juga masih berlangsung.

Pelapor kasus dugaan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan penanganan perkara tersebut. Kasus ini melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya yang diduga menyebarkan informasi bohong dan provokatif.   Desakan disampaikan untuk mencegah penyebaran narasi kebohongan dan fitnah yang dikhawatirkan dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.   Sejumlah advokat dari Public Defender Peradi Bersatu mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Mereka mengantarkan surat resmi kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, guna meminta atensi khusus agar proses penyelidikan kasus ini tidak berlarut-larut.   Menurut mereka, sejak kasus ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya, penanganannya terkesan mandek tanpa perkembangan berarti.   Peradi Bersatu mendesak agar penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. Mereka menyebut bukti-bukti yang telah disampaikan, baik saat pelaporan awal maupun dalam pemeriksaan sebagai saksi, dinilai cukup kuat untuk menindaklanjuti dugaan penghasutan oleh para terlapor.   Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan narasi kebencian dan fitnah akan terus berkembang, dan berpotensi menimbulkan perpecahan serta ketegangan sosial di masyarakat.