Menurut dia, menjaga ideologi negara merupakan tugas seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah atau aparat semata.

Menurut Eva, walaupun HTI akan melakukan upaya banding, tetapi putusan PTUN itu sudah bisa diberlakukan secara efektif.

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah melakukan pengawasan dalam sisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Artinya, Ormas yang dianggap melanggar, akan langsung diproses, tanpa adanya peradilan.

Kalau negara hukum harus kembali ke hukum, berarti pengadilan, hukum sebagai panglima.

Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo, mengimbau Undang-undang Ormas segera disosialisasikan.

Wiranto menyarankan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan mencari organisasi kemasyarakatan lain.

Meski sebagaian parpol tak mendukung, pengesahan Perppu Ormas dinilai sebagai formula yang pas dalam berdemokrasi.