Otoritas Jasa Kauangan.

OJK berencana menambah dua Anggota Dewan Komisioner (ADK) untuk periode 2023-2028 mendatang.

OJK mendapat tugas baru sebagai pengatur dan pengawas aset kripto yang tercantum dalam Undang-Undang Pengemmbangan.

Pemerintah dan Komisi XI DPR pada telah menuntaskan pembahasan teknis RUU PPSK yang merupakan inisiatif parlemen.