Pemerintah menyediakan lahan yang cukup untuk dapat dikelola oleh koperasi melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Padahal, kata dia, masyarakat dan petani biasa sangat sulit untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Pemerintah telah menyerahkan SK pemanfaatan perhutanan sosial seluas 2,5 juta hektare kepada masyarakat

Pemerintah menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) selama periode 2018.

perhutanan sosial menjadi salah satu program yang akan makin ditingkatkan pada 2019.

Pembagian 92 SK Perhutanan Sosial diberikan kepada 8.165 KK di Jambi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.