Pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat

Pemerintah membuka kesempatan masyarakat dalam investasi di perhutanan sosial. 

Pemerintah terus mendorong program sertifikasi perhutanan sosial kepada masyarakat.

Pemerintah menyediakan lahan yang cukup untuk dapat dikelola oleh koperasi melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Padahal, kata dia, masyarakat dan petani biasa sangat sulit untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Pemerintah telah menyerahkan SK pemanfaatan perhutanan sosial seluas 2,5 juta hektare kepada masyarakat

Pemerintah menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) selama periode 2018.