Pemerintah menyadari banyaknya masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Pemerintah menyediakan lahan yang cukup untuk dapat dikelola oleh koperasi melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Padahal, kata dia, masyarakat dan petani biasa sangat sulit untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan surat keputusan (SK) pemanfaatan perhutanan sosial seluas 13.900 hektare.

Pemerintah menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) selama periode 2018.