Wakil Ketua Bidang Strategis Perjuangan Alumni Persaudaraan (PA) 212, Endro Sudarsono, menyesalkan pernyataan Pangdam Jaya

FPI menegaskan telah mengantongi rekomendasi dari Kemenag soal izin ormas.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI menyatakan, FPI tidak peduli bahwa tidak terdaftar di Kemendagri.

Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, sebaiknya pemerintah mengeluarkan izin SKT untuk FPI.

Jokowi meminta persoalan perpanjangan SKT FPI ditanyakan ke menteri terkait.

Baidowi berujar, penerapan Khilafah Islamiah yang terdapat dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bakal mencocokkan AD/ART FPI dengan UU Ormas sebelum terbitnya SKT.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diundang tabayun ke Markas FPI untuk membahas khilafah yang dinilai bermasalah.