Ketua MK Anwar Usman, mengungkapkan ada dua undang-undang (UU) yang sering dimohonkan untuk diuji sepanjang 2019.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan catatan kepada permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi belum akan mengeluarkan Perppu KPK. Apa alasannya?

Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ragu-ragu, dalam menerbitkan Perppu. 

Mantan Anggota Komisi III, Arsul Sani mengaku mendapatkan kabar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani.

Laode M Syarif mengungkapkan, salinan hasil Undang-Undang KPK terdapat kesalahan penulisan atau typo.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih sepakat menempuh jalur Legislatif Review, daripada penerbitan Perppu KPK. 

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menjelaskan, Perppu dapat diterbitkan presiden apabila ada keadaan darurat.