Yasonna H Laoly

Yasona mengaku tidak mendengar kabar soal isu reshuffle.

Pemerintah masih melakukan pendataan terhadap 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di wilayah Timur Tengah.

Tim independen segera menyelesaikan investigasi keterlambatan informasi kepulangan buronan KPK Harun Masiku.

Itu soal kemanusiaan, kan sudah lima tahun ini presiden belum pernah mengeluarkan grasi kalau tidak ada alasan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business process) pendirian badan usaha.

Presiden Jokowi ternyata memiliki alasan tersendiri mengapa kembali menunjuk Yasonna H Laoly sebagai Menkumham.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mengaku siap melepas jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, ke depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membuat fakta integritas.