Roda ekonomi dunia yang semula berjalan kencang, kini mulai melambat. Virus corona-lah si penginjak pedal rem.https://www.okezone.com/read/2020/04/16/620/2200058/ekonomi-ri-terinfeksi-covid-19-kapan-pulihnyaidhttps://www.okezone.com/read/2020/04/16/620/2200058/ekonomi-ri-terinfeksi-covid-19-kapan-pulihnyahttps://www.okezone.com/read/2020/04/16/620/2200058/ekonomi-ri-terinfeksi-covid-19-kapan-pulihnyaKamis 16 April 2020 12:47 WIBRani HardjantiVirus Corona (Okezone)https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/16/620/2200058/ekonomi-ri-terinfeksi-covid-19-kapan-pulihnya-ZyZVpGHAq2.jpghttps://img.okezone.com/content/2020/04/16/620/2200058/ekonomi-ri-terinfeksi-covid-19-kapan-pulihnya-6BLkkHywkY.jpgJAKARTA - Roda ekonomi dunia yang semula berjalan kencang, kini mulai melambat. Virus corona-lah si penginjak pedal rem. Kondisi itu juga terjadi di Indonesia. Selain imbas ekosistem global, Indonesia juga tengah menghadapi tantangan dari dalam negeri. Ekonomi di Indonesia khususnya di ibu kota yang sedianya hiruk pikuk, kini sepi lantaran tengah menjalani Program di Rumah Saja guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Lalu sampai kapan situasi ini akan kembali seperti sedia kala?  Baca juga: Kadin: Persiapkan Ekonomi RI Pasca-Virus Corona Menjawab pertanyaan tersebut, pada sebuah telekonferensi Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu lembaga atau negara yang mampu memastikan kapan Covid-19 akan berakhir. Yang bisa dilakuan adalah mengestimasi cara penanganannya dan mengatasi dampaknya. Perihal dampak ekonomi pun sudah kerap kali dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Yang terkini masalah ekonomi kembali dibahas pada Selasa (14/4/2020). Hasil rapat SKP kali ini setidaknya, bisa memberikan prediksi bahwa pemulihan ekonomi akan bisa berjalan paling tidak mulai kuartal terakhir tahun 2020 dan akselerasinya dilakukan di tahun 2021. “Pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua dan ketiga ini tekanannya akan sangat berat. Pada skenario kita yang berat itu ada di titik mendekati 0. Dan kalau untuk kuartal keduanya itu akan mendekati 0 atau bahkan mungkin bisa negatif. Namun di kuartal ketiga kita harapkan sudah mulai recovery,” ujar Menkeu, dikutip dari Setkab, Kamis (16/4/2020).  Baca juga: Prediksi Ekonomi 2020, Menkeu Bandingkan Net Inflow Krisis Keuangan 2008 hingga Perang Dagang Kalau agak lama, Menkeu sampaikan skenarionya memang kuartal kedua dan tiga kemungkinan tekanannya sangat besar, yaitu pertumbuhan bisa mendekati 0 dan 1,5 atau negatif di minus 2 persen dan diharapkan recovery sudah mulai pada kuartal terakhir tahun ini serta momentum ini akan terus diakselerasi di tahun 2021. Untuk 2021 range-nya, menurut Menkeu, pemulihan adalah antara 5,5 hingga 4,5 sehingga masih akan dilihat karena hari ini masih harus melihat situasi di kuartal kedua ini dan kecepatan untuk penanganan Covid-19. “Jadi hari-hari ini pun kalau kita membuat proyeksi, kita masih banyak sekali catatan. Namun tadi path-nya kita berharap kuartal ketiga dan kemudian akselerasinya di kuartal keempat, terutama pemulihan sudah bisa terlihat lebih indikasinya,” kata Menkeu. Dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, Menkeu sampaikan langkah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang tidak bisa dilepaskan. “Jangka pendek seperti yang disampaikan oleh berbagai menteri, instruksi Bapak Presiden, pertama Kartu Prakerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb,” urai Menkeu. Hal ini, sambung Menkeu, belum termasuk BPJS Tenaga Kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK, jadi dalam hal ini safety net-nya untuk para pekerja ada di situ. JAKARTA - Roda ekonomi dunia yang semula berjalan kencang, kini mulai melambat. Virus corona-lah si penginjak pedal rem. Kondisi itu juga terjadi di Indonesia. Selain imbas ekosistem global, Indonesia juga tengah menghadapi tantangan dari dalam negeri. Ekonomi di Indonesia khususnya di ibu kota yang sedianya hiruk pikuk, kini sepi lantaran tengah menjalani Program di Rumah Saja guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Lalu sampai kapan situasi ini akan kembali seperti sedia kala?  Baca juga: Kadin: Persiapkan Ekonomi RI Pasca-Virus Corona Menjawab pertanyaan tersebut, pada sebuah telekonferensi Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu lembaga atau negara yang mampu memastikan kapan Covid-19 akan berakhir. Yang bisa dilakuan adalah mengestimasi cara penanganannya dan mengatasi dampaknya. Perihal dampak ekonomi pun sudah kerap kali dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP). Yang terkini masalah ekonomi kembali dibahas pada Selasa (14/4/2020). Hasil rapat SKP kali ini setidaknya, bisa memberikan prediksi bahwa pemulihan ekonomi akan bisa berjalan paling tidak mulai kuartal terakhir tahun 2020 dan akselerasinya dilakukan di tahun 2021. “Pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua dan ketiga ini tekanannya akan sangat berat. Pada skenario kita yang berat itu ada di titik mendekati 0. Dan kalau untuk kuartal keduanya itu akan mendekati 0 atau bahkan mungkin bisa negatif. Namun di kuartal ketiga kita harapkan sudah mulai recovery,” ujar Menkeu, dikutip dari Setkab, Kamis (16/4/2020).  Baca juga: Prediksi Ekonomi 2020, Menkeu Bandingkan Net Inflow Krisis Keuangan 2008 hingga Perang Dagang Kalau agak lama, Menkeu sampaikan skenarionya memang kuartal kedua dan tiga kemungkinan tekanannya sangat besar, yaitu pertumbuhan bisa mendekati 0 dan 1,5 atau negatif di minus 2 persen dan diharapkan recovery sudah mulai pada kuartal terakhir tahun ini serta momentum ini akan terus diakselerasi di tahun 2021. Untuk 2021 range-nya, menurut Menkeu, pemulihan adalah antara 5,5 hingga 4,5 sehingga masih akan dilihat karena hari ini masih harus melihat situasi di kuartal kedua ini dan kecepatan untuk penanganan Covid-19. “Jadi hari-hari ini pun kalau kita membuat proyeksi, kita masih banyak sekali catatan. Namun tadi path-nya kita berharap kuartal ketiga dan kemudian akselerasinya di kuartal keempat, terutama pemulihan sudah bisa terlihat lebih indikasinya,” kata Menkeu. Dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, Menkeu sampaikan langkah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang tidak bisa dilepaskan. “Jangka pendek seperti yang disampaikan oleh berbagai menteri, instruksi Bapak Presiden, pertama Kartu Prakerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb,” urai Menkeu. Hal ini, sambung Menkeu, belum termasuk BPJS Tenaga Kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK, jadi dalam hal ini safety net-nya untuk para pekerja ada di situ.