Buntut dari peresmian RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, netizen Indonesia berbondong-bondong ingin pindah negara.https://www.okezone.com/read/2020/10/07/620/2289716/ramai-mau-pindah-negara-bagaimana-tata-caranyaidhttps://www.okezone.com/read/2020/10/07/620/2289716/ramai-mau-pindah-negara-bagaimana-tata-caranyahttps://www.okezone.com/read/2020/10/07/620/2289716/ramai-mau-pindah-negara-bagaimana-tata-caranyaRabu 07 Oktober 2020 11:28 WIBDimas Andhika FikriIlustrasi. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/07/620/2289716/ramai-mau-pindah-negara-bagaimana-tata-caranya-yn42giELks.jpghttps://img.okezone.com/content/2020/10/07/620/2289716/ramai-mau-pindah-negara-bagaimana-tata-caranya-WcwaBlsRRd.jpgOMNIBUS Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan pada rapat paripurna DPR, Senin 5 Oktober 2020. Keputusan ini rupanya membuat jagat maya heboh. Bukan tanpa alasan, sejak wacana RUU Omnibus Law dikeluarkan pemerintah, gelombang penolakan telah muncul dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai undang-undang ini sangat merugikan kaum buruh. Perlu diketahui pula bahwa dalam bahasa latin omnis berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Nah, buntut dari peresmian RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, netizen Indonesia berbondong-bondong melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah. Salah satu yang cukup menarik perhatian dan sempat menjadi trending topic adalah cuitan netizen yang ingin pindah kewarganegaraan. "Kalau pada pindah warga negara gua antara New Zealand sama Finlandia sih. Bye Indo," tulis akun @kep***russ. "Capek tinggal di Indonesia. Pantesan dulu Krisdayanti ngebet banget nikah ama Raul Lemos," tulis akun @alp**n. Baca Juga: Daya Tarik Wisata Asakusa Jepang, Banyak Spot Keren "Pengen banget pindah warga negara anjir, udh ga aman stay di indo," tulis akun @im**rdigun. Cuitan itu mereka tulis atas dasar kekecewaan karena menilai para anggota DPR tidak dapat membela dan mengaspirasikan suara rakyat. Terlepas dari huru hara Omnibus Law, Okezone telah merangkum tata cara pindah kewarganegaraan bila sekiranya ada Okezoners yang tertarik. Mengutip laman Indonesia.go.id, Selasa (6/10/2020), tata cara pindah kewarganegaraan sebetulnya hampir sama seperti proses pemberian status WNI. Orang yang ingin melepas status tersebut juga harus melalui pejabat dan Menteri Hukum dan HAM sebelum diputuskan oleh presiden.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8wNy80LzEyMzE3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>OMNIBUS Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan pada rapat paripurna DPR, Senin 5 Oktober 2020. Keputusan ini rupanya membuat jagat maya heboh. Bukan tanpa alasan, sejak wacana RUU Omnibus Law dikeluarkan pemerintah, gelombang penolakan telah muncul dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai undang-undang ini sangat merugikan kaum buruh. Perlu diketahui pula bahwa dalam bahasa latin omnis berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Nah, buntut dari peresmian RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, netizen Indonesia berbondong-bondong melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah. Salah satu yang cukup menarik perhatian dan sempat menjadi trending topic adalah cuitan netizen yang ingin pindah kewarganegaraan. "Kalau pada pindah warga negara gua antara New Zealand sama Finlandia sih. Bye Indo," tulis akun @kep***russ. "Capek tinggal di Indonesia. Pantesan dulu Krisdayanti ngebet banget nikah ama Raul Lemos," tulis akun @alp**n. Baca Juga: Daya Tarik Wisata Asakusa Jepang, Banyak Spot Keren "Pengen banget pindah warga negara anjir, udh ga aman stay di indo," tulis akun @im**rdigun. Cuitan itu mereka tulis atas dasar kekecewaan karena menilai para anggota DPR tidak dapat membela dan mengaspirasikan suara rakyat. Terlepas dari huru hara Omnibus Law, Okezone telah merangkum tata cara pindah kewarganegaraan bila sekiranya ada Okezoners yang tertarik. Mengutip laman Indonesia.go.id, Selasa (6/10/2020), tata cara pindah kewarganegaraan sebetulnya hampir sama seperti proses pemberian status WNI. Orang yang ingin melepas status tersebut juga harus melalui pejabat dan Menteri Hukum dan HAM sebelum diputuskan oleh presiden.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8wNy80LzEyMzE3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>