BPH Migas) diminta untuk mencabut aturan mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan per SPBU.https://www.okezone.com/read/2021/10/23/620/2490607/atasi-kelangkaan-solar-subsidi-bph-migas-diminta-lakukan-iniidhttps://www.okezone.com/read/2021/10/23/620/2490607/atasi-kelangkaan-solar-subsidi-bph-migas-diminta-lakukan-inihttps://www.okezone.com/read/2021/10/23/620/2490607/atasi-kelangkaan-solar-subsidi-bph-migas-diminta-lakukan-iniSabtu 23 Oktober 2021 16:22 WIBHafid FuadBBM Langka (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/620/2490607/atasi-kelangkaan-solar-subsidi-bph-migas-diminta-lakukan-ini-9e8WVQrFsR.jpghttps://img.okezone.com/content/2021/10/23/620/2490607/atasi-kelangkaan-solar-subsidi-bph-migas-diminta-lakukan-ini-uAXNIDcb3M.jpgJAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta untuk mencabut aturan mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan per SPBU. "Aturan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kekosongan solar subsidi di sejumlah wilayah, sebagai imbas dari peningkatan permintaan," kata pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (23/10/2021). Pernyataan Sofyano tersebut merujuk pada kebijakan BPH Migas yang kemudian memberlakukan relaksasi, ketika permasalahan kekosongan solar subsidi menyeruak ke publik. Baca Juga: Solar Subsidi Langka, Kuota Bakal Ditambah? "Dengan pemberian relaksasi oleh BPH (Migas), ini bisa dimaknai bahwa secara tak langsung BPH mengakui ada kesalahan dalam membuat kebijakan, keputusan tentang penetapan kuota solar subsidi berdasarkan lembaga penyalur," ujar Sofyano. "Jika tidak ada kelemahan atau kesalahan, kenapa harus dikeluarkan relaksasi. Relaksasi bisa dipahami publik sebagai keputusan 'melonggarkan' penentuan kuota solar subsidi dari per lembaga penyalur menjadi per wilayah (Kabupaten/Kota)," tuturnya. Baca Juga: Krisis BBM, 5 Ribu Truk Kesulitan Cari Solar Menurut Sofyano, kuota yang mengacu pada lembaga penyalur sudah terbukti menimbulkan masalah pada kecepatan penanganan kekosongan solar di SPBU. "Artinya BPH harusnya mencabut peraturan atau keputusan terkait penentuan kuota solat PSO perlembaga penyalur, bukan cuma hanya membuat keputusan relaksasi saja," tegasnya. JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta untuk mencabut aturan mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan per SPBU. "Aturan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kekosongan solar subsidi di sejumlah wilayah, sebagai imbas dari peningkatan permintaan," kata pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (23/10/2021). Pernyataan Sofyano tersebut merujuk pada kebijakan BPH Migas yang kemudian memberlakukan relaksasi, ketika permasalahan kekosongan solar subsidi menyeruak ke publik. Baca Juga: Solar Subsidi Langka, Kuota Bakal Ditambah? "Dengan pemberian relaksasi oleh BPH (Migas), ini bisa dimaknai bahwa secara tak langsung BPH mengakui ada kesalahan dalam membuat kebijakan, keputusan tentang penetapan kuota solar subsidi berdasarkan lembaga penyalur," ujar Sofyano. "Jika tidak ada kelemahan atau kesalahan, kenapa harus dikeluarkan relaksasi. Relaksasi bisa dipahami publik sebagai keputusan 'melonggarkan' penentuan kuota solar subsidi dari per lembaga penyalur menjadi per wilayah (Kabupaten/Kota)," tuturnya. Baca Juga: Krisis BBM, 5 Ribu Truk Kesulitan Cari Solar Menurut Sofyano, kuota yang mengacu pada lembaga penyalur sudah terbukti menimbulkan masalah pada kecepatan penanganan kekosongan solar di SPBU. "Artinya BPH harusnya mencabut peraturan atau keputusan terkait penentuan kuota solat PSO perlembaga penyalur, bukan cuma hanya membuat keputusan relaksasi saja," tegasnya.