Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan penandatanganan pakta integritas penerapan inaportnet pada hari ini.https://www.okezone.com/read/2021/11/29/620/2509177/kemenhub-gandeng-badan-usaha-pelabuhan-tingkatkan-penerapan-inaportnetidhttps://www.okezone.com/read/2021/11/29/620/2509177/kemenhub-gandeng-badan-usaha-pelabuhan-tingkatkan-penerapan-inaportnethttps://www.okezone.com/read/2021/11/29/620/2509177/kemenhub-gandeng-badan-usaha-pelabuhan-tingkatkan-penerapan-inaportnetSenin 29 November 2021 17:13 WIBAthika RahmaKemenhub Gandeng Badan Usaha Pelabuhan (Foto: Dokumentasi Kemenhub)https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/620/2509177/kemenhub-gandeng-badan-usaha-pelabuhan-tingkatkan-penerapan-inaportnet-JnAgUVlf49.jpghttps://img.okezone.com/content/2021/11/29/620/2509177/kemenhub-gandeng-badan-usaha-pelabuhan-tingkatkan-penerapan-inaportnet-CbeREOfvl5.jpgJAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan penandatanganan pakta integritas penerapan inaportnet pada hari ini. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, pakta integritas ini diikuti oleh 21 perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta 11 BUP (Badan Usaha Pelabuhan) terkait. “Dengan dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen semua jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan dalam mewujudkan penerapan Inaportnet,” kata Arif dikutip dari keterangannya, Senin (29/11/2021). Baca Juga: Pelabuhan Patimban Bakal Tersambung Tol dan Jalur Kereta, Tak Perlu Lagi ke Priok Arif mengatakan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet nanti, ada beberapa aspek yang harus dijunjung tinggi. Misalnya, aspek komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku. Lanjutnya, tujuan dan manfaat dari implementasi Inaportnet adalah transparansi dalam pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan serta sebagai sarana pegendalian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di pelabuhan. Inaportnet diharapkan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan digitalisasi pelabuhan. “Oleh karena itu, seluruh proses permohonan pelayanan kapal dan barang harus menggunakan Aplikasi ini secara konsisten. dan yang harus kita ingat aplikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta pelaksanaannya diawasi langsung oleh KPK dan Kemenkomarves untuk itu implementasi wajib dilaksanakan dengan baik dan sesuai,” ujar Arif. JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan penandatanganan pakta integritas penerapan inaportnet pada hari ini. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, pakta integritas ini diikuti oleh 21 perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta 11 BUP (Badan Usaha Pelabuhan) terkait. “Dengan dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen semua jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan dalam mewujudkan penerapan Inaportnet,” kata Arif dikutip dari keterangannya, Senin (29/11/2021). Baca Juga: Pelabuhan Patimban Bakal Tersambung Tol dan Jalur Kereta, Tak Perlu Lagi ke Priok Arif mengatakan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet nanti, ada beberapa aspek yang harus dijunjung tinggi. Misalnya, aspek komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku. Lanjutnya, tujuan dan manfaat dari implementasi Inaportnet adalah transparansi dalam pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan serta sebagai sarana pegendalian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di pelabuhan. Inaportnet diharapkan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan digitalisasi pelabuhan. “Oleh karena itu, seluruh proses permohonan pelayanan kapal dan barang harus menggunakan Aplikasi ini secara konsisten. dan yang harus kita ingat aplikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta pelaksanaannya diawasi langsung oleh KPK dan Kemenkomarves untuk itu implementasi wajib dilaksanakan dengan baik dan sesuai,” ujar Arif.