Dunia menghadapi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit.https://www.okezone.com/read/2022/06/27/620/2618852/jaga-stabilitas-produksi-pangan-subsidi-pupuk-tetap-diberikan-ke-petaniidhttps://www.okezone.com/read/2022/06/27/620/2618852/jaga-stabilitas-produksi-pangan-subsidi-pupuk-tetap-diberikan-ke-petanihttps://www.okezone.com/read/2022/06/27/620/2618852/jaga-stabilitas-produksi-pangan-subsidi-pupuk-tetap-diberikan-ke-petaniSenin 27 Juni 2022 11:56 WIBShelma RachmahyantiJaga stabilitas pangan, petani masih membutuhkan pupuk subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/620/2618852/jaga-stabilitas-produksi-pangan-subsidi-pupuk-tetap-diberikan-ke-petani-y2UFJRjQHj.jpghttps://img.okezone.com/content/2022/06/27/620/2618852/jaga-stabilitas-produksi-pangan-subsidi-pupuk-tetap-diberikan-ke-petani-Mx1sHas9z2.jpgJAKARTA - Dunia menghadapi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diramal turun 1% menjadi 2,6%. Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah, sesuai rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV, per 1 Juli 2022 rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi. BACA JUGA:Krisis Pangan hingga Keuangan Hantui 1,2 Miliar Orang di Dunia Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan makin stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi. "Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," jelasnya, Senin (27/6/2022). BACA JUGA:Atasi Krisis Pangan, Peningkatan Produktivitas Hortikultura Harus Segera Dilakukan Secara khusus, Daniel mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Akan tetapi, dia juga mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan. Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal. "Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salam ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.JAKARTA - Dunia menghadapi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diramal turun 1% menjadi 2,6%. Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah, sesuai rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV, per 1 Juli 2022 rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi. Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi. BACA JUGA:Krisis Pangan hingga Keuangan Hantui 1,2 Miliar Orang di Dunia Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan makin stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi. "Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," jelasnya, Senin (27/6/2022). BACA JUGA:Atasi Krisis Pangan, Peningkatan Produktivitas Hortikultura Harus Segera Dilakukan Secara khusus, Daniel mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Akan tetapi, dia juga mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan. Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal. "Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salam ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.