Acara itu dikabarkan berencana digelar pada 17-21 Juli 2023.https://www.okezone.com/read/2023/07/11/620/2844535/minta-pemerintah-larang-pertemuan-lgbt-se-asean-mui-bertentangan-dengan-uud-1945idhttps://www.okezone.com/read/2023/07/11/620/2844535/minta-pemerintah-larang-pertemuan-lgbt-se-asean-mui-bertentangan-dengan-uud-1945https://www.okezone.com/read/2023/07/11/620/2844535/minta-pemerintah-larang-pertemuan-lgbt-se-asean-mui-bertentangan-dengan-uud-1945Selasa 11 Juli 2023 13:14 WIBRahman AsmardikaWakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/620/2844535/minta-pemerintah-larang-pertemuan-lgbt-se-asean-mui-bertentangan-dengan-uud-1945-TWAxDNg3Jw.jpghttps://img.okezone.com/content/2023/07/11/620/2844535/minta-pemerintah-larang-pertemuan-lgbt-se-asean-mui-bertentangan-dengan-uud-1945-2MVfzHp6MR.jpgJAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah melarang digelarnya pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN yang dikabarkan akan dilangsungkan di Jakarta. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengatakan bahwa acara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. BACA JUGA: Kemlu RI Tegaskan Acara LGBT Tak Ada hubungan dengan Rangkaian Pertemuan ASEAN di Jakarta "Kalau benar aktivis LGBT se-Asean akan melaksanakan pertemuan di Jakarta, lalu oleh pemerintah diperkenankan maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi terutama pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023). BACA JUGA: Naik ke Atas Panggung dan Bakar Bendera Pelangi, 2.000 Pengunjuk Rasa Anti LGBT Serang Festival Gay Anwar mengatakan bahwa dari enam agama di Indonesia: Islam,Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, tidak ada satu pun yang mendukung praktik LGBT. Karena itulah, menurut Anwar, larangan terhadap kegiatan LGBT di Indonesia menjadi konsekuensi logis dari pasal 29 ayat 1 UUD 1945. "Untuk itu MUI mengingatkan dan menghimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," tuturnya. JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah melarang digelarnya pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN yang dikabarkan akan dilangsungkan di Jakarta. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengatakan bahwa acara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. BACA JUGA: Kemlu RI Tegaskan Acara LGBT Tak Ada hubungan dengan Rangkaian Pertemuan ASEAN di Jakarta "Kalau benar aktivis LGBT se-Asean akan melaksanakan pertemuan di Jakarta, lalu oleh pemerintah diperkenankan maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi terutama pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023). BACA JUGA: Naik ke Atas Panggung dan Bakar Bendera Pelangi, 2.000 Pengunjuk Rasa Anti LGBT Serang Festival Gay Anwar mengatakan bahwa dari enam agama di Indonesia: Islam,Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, tidak ada satu pun yang mendukung praktik LGBT. Karena itulah, menurut Anwar, larangan terhadap kegiatan LGBT di Indonesia menjadi konsekuensi logis dari pasal 29 ayat 1 UUD 1945. "Untuk itu MUI mengingatkan dan menghimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," tuturnya.