Kementerian BUMN dinilai perlu menguatkan program bersih-bersih BUMN Karya untuk menjaga pelaksanaan proyek dengan maksimal.https://www.okezone.com/read/2023/07/17/620/2847680/program-bersih-bersih-erick-thohir-bisa-perkuat-bumn-jadi-pilar-ekonomi-nasionalidhttps://www.okezone.com/read/2023/07/17/620/2847680/program-bersih-bersih-erick-thohir-bisa-perkuat-bumn-jadi-pilar-ekonomi-nasionalhttps://www.okezone.com/read/2023/07/17/620/2847680/program-bersih-bersih-erick-thohir-bisa-perkuat-bumn-jadi-pilar-ekonomi-nasionalSenin 17 Juli 2023 13:42 WIBNasya Emmanuela LilipalyErick Thohir bersih-bersih BUMN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/620/2847680/program-bersih-bersih-erick-thohir-bisa-perkuat-bumn-jadi-pilar-ekonomi-nasional-1bGdJEMMWp.jpghttps://img.okezone.com/content/2023/07/17/620/2847680/program-bersih-bersih-erick-thohir-bisa-perkuat-bumn-jadi-pilar-ekonomi-nasional-DzvcMqLnOb.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8wNy8zNC8xNjc4NjAvNS94OG1jMHVw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian BUMN dinilai perlu menguatkan program bersih-bersih BUMN Karya untuk menjaga pelaksanaan proyek dengan maksimal. Apalagi, saat ini Kementerian BUMN secara organisasi telah banyak melakukan perubahan. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan langkah bersih-bersih yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir baik untuk BUMN Karya maupun seluruh perusahaan pelat merah, selaras dengan fungsi pengawasan dan pembinaan yang memang wajib dilakukan terhadap seluruh BUMN. BACA JUGA: Cerita Rosan Roeslani Dadakan Ditunjuk Jokowi Jadi Wamen BUMN "Saya kira langkah Pak Erick Thohir melakukan bersih-bersih di BUMN adalah langkah tepat untuk memperkokoh BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional," katanya, Senin (17/7/2023). Menurutnya, langkah Kementerian BUMN itu sudah tepat. Apalagi, BUMN Karya telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai value creator serta agent of development yang memberikan kontribusi besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. BACA JUGA: Rosan Roeslani Jadi Wamen BUMN, Erick Thohir: Punya Kiprah Mentereng di Dunia Internasional Selain itu, Piter juga mendukung Kementerian BUMN untuk mengawal proses hukum Waskita Karya sehingga memiliki kepastian dan memberikan jaminan keberlanjutan proyek infrastruktur nasional. "Kalau ada masalah hukum seperti dugaan korupsi atau penyalahgunaan jabatan yang mengarah kepada korupsi memang harus diserahkan kepada penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan," katanya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8wNy8zNC8xNjc4NjAvNS94OG1jMHVw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian BUMN dinilai perlu menguatkan program bersih-bersih BUMN Karya untuk menjaga pelaksanaan proyek dengan maksimal. Apalagi, saat ini Kementerian BUMN secara organisasi telah banyak melakukan perubahan. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan langkah bersih-bersih yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir baik untuk BUMN Karya maupun seluruh perusahaan pelat merah, selaras dengan fungsi pengawasan dan pembinaan yang memang wajib dilakukan terhadap seluruh BUMN. BACA JUGA: Cerita Rosan Roeslani Dadakan Ditunjuk Jokowi Jadi Wamen BUMN "Saya kira langkah Pak Erick Thohir melakukan bersih-bersih di BUMN adalah langkah tepat untuk memperkokoh BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional," katanya, Senin (17/7/2023). Menurutnya, langkah Kementerian BUMN itu sudah tepat. Apalagi, BUMN Karya telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai value creator serta agent of development yang memberikan kontribusi besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. BACA JUGA: Rosan Roeslani Jadi Wamen BUMN, Erick Thohir: Punya Kiprah Mentereng di Dunia Internasional Selain itu, Piter juga mendukung Kementerian BUMN untuk mengawal proses hukum Waskita Karya sehingga memiliki kepastian dan memberikan jaminan keberlanjutan proyek infrastruktur nasional. "Kalau ada masalah hukum seperti dugaan korupsi atau penyalahgunaan jabatan yang mengarah kepada korupsi memang harus diserahkan kepada penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan," katanya.