Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wakil Rakyat Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 18 Mei 2020 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 18 620 2215929 wakil-rakyat-minta-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-dibatalkan-rfO2gT7JnM.jpeg BPJS Kesehatan (Okezone.com/Arif)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan untuk membatalkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai payung hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diprotes masyarakat karena dinilai memberatkan.

Menurut Saleh, ada beberapa alasan fundamental mengapa Perpres itu perlu dipertimbangkan agar dibatalkan. Pertama, penerbitannya dinilai tidak mengindahkan pendapat dan anjuran DPR.

DPR melalui rapat-rapat tingkat pimpinan dan Komisi IX, lanjut Saleh, telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Waktu itu, kita merasakan belum tepat waktunya untuk menaikkan iuran (BPJS). Kemampuan ekonomi masyarakat dinilai rendah. Kan aneh sekali, justru pada saat pandemi Covid-19 ini pemerintah malah menaikkan iuran. Padahal, semua orang tahu bahwa masyarakat dimana-mana sedang kesusahan,” ujar Saleh kepada Okezone di Jakarta, Senin (18/5/2020).korona

Alasan kedua, lanjut dia, Perpres itu harus dibatalkan karena pemerintah dinilai tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

“Bisa jadi orang berpendapat bahwa dengan menerbitkan perpres baru yang juga berisi tentang kenaikan iuran BPJS, pemerintah dianggap menentang putusan peradilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden,” tegasnya.

“Bagi saya, dengan keluarnya perpres ini sekaligus mengukuhkan kekuasaan eksekutif yang jauh melampaui legislatif dan yudikatif. Padahal, di dalam negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama tinggi. Karena itu, keputusan-keputusan ketiga lembaga itu harus saling menguatkan, bukan saling mengabaikan,” lanjut Saleh.

Ketiga, lanjut Saleh, dikeluarkannya Perpres 64/2020 itu diyakini akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pasalnya, masyarakat banyak yang berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. Namun kenyataannya, pemerintah justru kembali menaikkan iuran BPJS.

“Perpres 75/2019 dibatalkan kan atas dasar keberatan dan judicial review yang dilakukan masyarakat. Jika nanti Perpres 64/2020 digugat lagi ke MA, lalu MA konsisten dengan putusan sebelumnya yang menolak kenaikan iuran, ini tentu akan menjadi preseden tidak baik. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dipastikan akan turun,” ujarnya.

Saleh menilai kenaikan iuran belum tentu menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan. Apalagi, kenaikan iuran ini belum disertai dengan kalkulasi dan proyeksi kekuatan keuangan BPJS pasca-kenaikan. Saleh menduga, bahwa kenaikan iuran ini hanya menyelesaikan persoalan keuangan BPJS sesaat saja.

“Kalau iuran naik, bisa saja orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas. Kelas I dan II bisa saja mutasi kolektif ke kelas III, selain itu, bisa juga orang enggan untuk membayar iuran. Bisa juga orang tidak mau mendaftar jadi peserta mandiri dan banyak lagi kemungkinan lain yang bisa terjadi sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran ini. Kalau semua itu terjadi, pasti akan berdampak pada kolektabilitas iuran dan penghasilan bpjs,” tutup Saleh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini