JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Jokowi menuturkan, percepatan pembangunan dua ruas tol ini ditujukan untuk memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jokowi berharap kehadiran jalan bebas hambatan itu dapat mempersingkat waktu tempuh sehingga berdampak pada efisiensi.
“Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita dan kita tahu tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 KM kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pulau sumatera sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect 2-3kali lipat terhadap PDB,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Baca Juga: Penjual Mobil Bekas Terancam Bangkrut Gara-Gara Covid-19
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, kebutuhan investasi untuk tol Trans Sumatera sebesar Rp476 triliun. Dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk merampungkan ruas backbone sampai 2024.
“Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi,” tuturnya.
Sedangkan terkait pembangunan Tol Cisumdawu, Jokowi melihat di lapangan masih ada hambatan, yakni urusan pembebasan lahan. Kemudian masalah pengembalian dana talangan tanah juga menjadi soal lantaran rumitnya proses administrasi.
“Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama kementerian ATR/BPN,” ungkap dia.
Baca Juga: Keren! Olahan Limbah Kayu Tembus Pasar Korsel
Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut pembangunan tol Cisumdawu masih terhambat peraturan teknis pelaksana yang berada di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karena itu, Jokowi ingin sekelumit persoalan ini dapat diselesaikan.
“Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga bandara Kertajati,” tukasnya.
“Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu,” kata Jokowi.
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
