JAKARTA - Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang bersesuaian dengan kebutuhan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Persoalan utama UMKM adalah permodalan, pemasaran, dan bahan baku.
“Upaya pemerintah untuk membantu UMKM di masa pandemi semestinya harus in-line dengan masalah utama yang dihadapi UMKM tersebut," kata Enny di Jakarta, Senin (20/7/2020).
Baca Juga: Sederet Penghambat Kemajuan UMKM di RI
Namun, menurut dia, bantuan pemerintah tampak campur aduk dan kurang fokus. Hal ini terlibat pada jenis bantuannya, yaitu bantuan sosial (Rp110 triliun), insentif pajak (Rp28 triliun), stimulus kredit (Rp34 triliun), dan pinjaman modal kerja baru (Rp6 triliun).
Karakter dan kondisi UMKM saat ini tidak sesuai dengan bantuan tersebut. Sebagai contoh, pemberian insentif pajak juga bermasalah sebab sebagian besar UMKM adalah usaha mikro yang tidak memiliki masalah dengan perpajakan.
Baca Juga: Sederet Masalah yang Dihadapi UMKM Akibat Corona
Sebagian besar program relaksasi dan restrukturisasi masih cukup rendah. Semestinya adalah kreasi program yang konkrit yang dihadapi oleh UMKM.
“Problem utama UMKM bukan masalah likuiditas tetapi pemerintah lebih banyak untuk mengatasi likuiditas. Dengan demikian, antara target dan program tidak nyambung. Akibatnya, banyak UMKM yang mengeluhkan rendahnya realisasi program yang direncanakan pemerintah” ujar Enny.
Follow Berita Okezone di Google News