JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2021 sebesar 5,2% dari PDB. Di mana sebelumnya, defisit sudah dinaikan dari 4,17% menjadi 4,7%.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mencermati hal tersebut. Dirinya meminta ada prioritas dalam pengelolaan APBN tahun depan.
Okezone pun merangkum melebarnya defisit APBN 2021 sebesar 5,2%, Minggu (2/8/2020):
1. Hati-Hati kata Jokowi
Presiden Joko Widodo meminta agar angka-angka ekonomi makro untuk tahun 2021 harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas terkait rancangan postur APBN tahun 2021.
“Hati-hati. Harus optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini,” katanya.
2. APBN 2021 Haru Fokus Pulihkan Ekonomi
Jokowi ingin agar di 2021 difokuskan pada pembiayaan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
“Terutama transformasi di bidang kesehatan, pangan energi, pendidikan dan juga percepatan transformasi digital,” pungkasnya.
3. Demi Rp179 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan pelebaran defisit menjadi 5,2% dalam RAPBN 2021, maka cadangan belanja yang dimiliki pemerintah sebesar Rp179 triliun. Dia mengatakan bahwa hal ini akan digunakan untuk belanja-belanja yang mendukung pemulihan ekonomi tahun depan.
“Kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun. Yang presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan,” katanya.
4. Fokus Sri Mulyani
Kemenkeu dan Bappenas sudah dapat banyak tambahan usulan belanja dari seluruh kementerian/lembaga. Dia mengatakan, Presiden Jokowi memintanya untuk memfokuskan kembali belanja-belanja tersebut agar benar-benar dapat memulihkan perekonomian Indonesia.
“Bisa dilakukan untuk pulihkan ekonomi dan ciptakan kesempatan kerja. Serta kurangi kemiskinan secara lebih cepat. Untuk mengejar lagi dampak covid tahun ini yang tingkatkan jumlah pengangguran atau kemiskinan,” tutur Sri Mulyani.
Follow Berita Okezone di Google News