Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Strategi agar Lokasi Wisata Tak Jadi Klaster Baru Covid-19

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Senin 03 Agustus 2020 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 03 620 2256356 strategi-agar-lokasi-wisata-tak-jadi-klaster-baru-covid-19-XjA9s3lYFv.jpg Patuhi protokol kesehatan di tempat wisata (Foto : Shelton Herald)

Kawasan wisata Puncak di Bogor, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik setelah ribuan wisatawan menjejali destinasi tersebut pada momen Hari Raya Idul Adha kemarin. Dilaporkan masih banyak wisatawan enggan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Padahal, sampai detik ini, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna mencegah penyebaran Covid-19. Persoalan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat Indonesia.

Apakah objek wisata memang benar-benar sudah siap dibuka di era new normal ini? Atau masih banyak kebijakan yang harus dievaluasi oleh pemerintah maupun pihak pengelola wisata itu sendiri?

Nah, untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi perilaku wisatawan yang 'bandel' hingga nekat melanggar protokol kesehatan, sejumlah daerah sebetulnya telah mengeluarkan strategi dan peraturan yang cukup tegas.

Turis Pakai Masker

Seperti yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu peraturan yang telah dirampungkan pemerintah setempat adalah penetapan denda sebesar Rp100 ribu bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum.

Peraturan ini juga berlaku bagi wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta. Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Kepala Dinas Pariwisata Singgih Raharjo. Dia mengatakan bahwa peraturan ini secara resmi telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020.

Baca Juga : Adele Sukses Menurunkan Berat Badan, Ini Metode Dietnya!

Dalam peraturan tersebut, protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 terbagi dalam dua kategori, pertama protokol umum dan yang kedua protokol khusus yang mengacu pada bidang masing-masing seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan, perhubungan, dan pelayanan masyarakat.

"Yang perlu diingat peraturan ini tidak hanya berlaku di destinasi atau objek-objek wisata saja. Tetapi juga di tempat umum di Yogyakarta," kata Singgih saat dihubungi Okezone via sambungan telepon, belum lama ini.

Kendati demikian, Singgih mengatakan mekanisme pemberian sanksi atau denda ini akan dilakukan secara berlapis. Artinya wisatawan tidak akan langsung didenda ketika kedapatan tidak menggunakan masker.

"Peraturannya berlapis. Artinya, akan diberi teguran dulu, kalau sudah ditaati ya tidak dikenakan denda. Tapi kalau masih ngeyel ya didenda Rp100 ribu," jelas Singgih.

Penerapan kebijakan denda juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies Basweda mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumumkan secara resmi tentang pemberian denda bagi perusahaan maupun individu yang melanggar protokol kesehatan.

"Kami akan memberikan sanksi berupa denda dan penutupan kegiatan usaha. Kebijakan ini akan diterapkan pada tingkat individu bukan hanya kantor. Pribadi-pribadi yang melanggar berulang kali akan mendapatkan denda yang lebih berat daripada pelanggaran pertama," tegas Anies.

Turis Pakai Masker

Strategi berbeda justru diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten Banyuwangi. Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda mengatakan sejauh ini pihaknya memang tidak menerapkan kebijakan denda atau sanksi bagi wisatawan yang melanggar protokol kesehatan.

"Untuk denda memang tidak ada. Kalau wisatawan tidak pakai masker, di pintu masuk kita sudah sediakan. Tapi ketika di area wisata mereka tetap tidak mau mengenakan masker, terpaksa akan kami keluarkan," ungkap Bram saat dihubungi Okezone via sambungan telefon, Senin (3/8/2020).

"Padahal, kami sudah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang, termasuk pengeras suara di beberapa spot, untuk mengingatkan wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan. Imbauan ini bahkan dilakukan menggunakan 4 bahasa yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Madura, dan Bahasa Jawa," timpalnya.

Bram mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya juga sempat membubarkan sebuah acara, lantaran tidak mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Kemarin ada acara yang diwarnai atraksi wisata hingga memicu kerumunan massa, tapi mereka tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi ya terpaksa kami buyarkan," tegas Bram.

Tindakan tegas juga diberlakukan bagi pelaku wisata maupun pengusaha yang bergerak di bidang hospitality seperti hotel dan restoran. Bram mengungkapkan sudah ada beberapa restoran maupun rumah makan yang ditutup paksa karena telah melanggar protokol kesehatan.

"Surat izinnya langsung kita cabut, tempatnya kita segel. Saya rasa lebih efektif dengan cara ini dibandingkan memberikan denda, karena nantinya ada potensi untuk diulang. Kalau surat izinnya dicabut kan, mereka harus memenuhi prasyaratan lagi agar bisa kembali membuka usaha," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini