Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Stop Pemborosan! Pemda Diminta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Kamis 02 September 2021 16:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 02 620 2465192 stop-pemborosan-pemda-diminta-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-mPoyma8YDU.jpg Pemda Diminta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta mengurangi anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2022. Berkaca pada anggaran perjalanan dinas tahun ini, terbilang cukup besar.

Tercatat, anggaran belanja perjalanan dinas pemerintah provinsi tahun 2021 mencapai Rp9,4 triliun secara nasional. Sementara, untuk kabupaten/kota sebesar Rp28,7 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, angka tersebut cukup besar. Pemda diminta untuk mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas dengan budaya baru.

“Data kami se-Indonesia untuk perjalanan dinas pemerintah provinsi ada di angka Rp9,4 triliun. Angka yang bisa dikatakan cukup besar. Sementara untuk kabupaten/kota itu ada di Rp28,7 triliun,” katanya dalam Press Conference Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 secara virtual, Kamis (2/9/2021).

Ardian menjelaskan, anggaran belanja perjalanan dinas dapat dikurangi dengan adanya budaya kerja baru di tahun 2022. Di mana dalam menerapkan budaya kerja baru, penggunaan teknologi bisa lebih dikedepankan.

“Kita bisa lebih mengedepankan teknologi dalam koordinasi dan konsultasi, bisa lebih mengefisienkan anggaran perjalanan dinas. Nantinya anggaran tersebut silakan dialokasikan kepada penganggaran lain yang lebih prioritas, khususnya di dalam penanganan Covid-19,” katanya.

Namun dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perjalanan dinas yang memiliki substansi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

“Misalnya ada kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang secara di atas kertas mungkin sudah 100%, tapi kita harus tinjau di lapangan betul tidak antara yang di kertas dengan kondisi faktual,” katanya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini