SUASANA Ibu Kota semakin panas. Bukan karena terik matahari yang terus bersinar tanpa hujan yang cukup lama berlangsung, tapi karena sebuah fakta baru yang diungkap sebuah lembaga bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dalam rilisnya, mereka menyebut Ibu Kota Indonesia, yaitu Jakarta sebagai Ibu Kota paling korup dibandingkan provinsi dan kabupaten se-Indonesia. PPATK menyebut 2011-2012 terdapat 916 hasil analisa, di dalamnya terdapat tindak pidana suap sebanyak 80 hasil analisa yang semuanya telah dilaporkan kepada penegak hukum.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Salah satu modus korupsi yang cukup marak adalah memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan. Modus tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah RI.
Hasilnya, Jakarta berada di urutan pertama sebagai daerah yang paling banyak dilaporkan adanya dugaan korupsi, sebanyak 46 persen, disusul Jawa Barat 6 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan 2,1 persen.
Sedangkan wilayah yang dilaporkan dugaan korupsinya paling kecil adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, Sulawesi Tengah 0,4 persen, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sumatera Barat dan Bali 0,7 persen, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen, dan Sulawesi Utara 0,9 persen.
Memang ini barulah dugaan, tapi hal tersebut merupakan pukulan berat bagi Fauzi Bowo, Gubernur DKI yang tengah mencalonkan kembali. Apalagi pada putaran pertama, dia kalah cukup telak dari Joko Widodo, Wali Kota Solo.
Foke harus membuktikan diri bahwa memang pemerintahan daerah yang dipimpinnya berjalan dengan bersih tanpa adanya korupsi. Bagaimana pun Jakarta, sebagai Ibu Kota dapat disebut sebagai wajah Indonesia. Sangatlah penting menunjukkan berjalannya pemerintahan yang bersih dilakukan DKI Jakarta.
Mengutip sebuah judul film yang belum lama ini hadir di biskop, Tanah Surga...Katanya. Judul tulisan di atas juga seolah ingin menggugah para pemangku kebijakan di DKI Jakarta, untuk membuktikan jika memang DKI Jakarta bukanlah pemda terkorup se-Indonesia.
Jika tidak mampu membuktikan, bisa saja masyarakat DKI Jakarta yang ikut “tertampar” dengan adanya analisis PPATK ini akan memberikan “vonis” pada putaran kedua dengan tidak lagi memilih dirinya.
(uky)
