Bisa jadi kebiasaan blusukan yang dilakukan Gubernur Jakarta Joko Widodo ngetrend, menular, dan ditiru oleh banyak kepala daerah, bahkan, bisa ya atau tidak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Joko Widodo blusukan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Dengan ngetrendnya Joko Widodo blusukan dan menegur aparat di bawahnya, dari lurah, camat, dan kepala dinas, hal demikian sudah ditiru oleh kepala daerah lainnya. Sekarang sudah banyak kepala daerah yang berani bertindak tegas kepada bawahnnya, hal seperti itu merupakan suatu tindakan yang positif.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Meski sama-sama blusukan namun blusukan yang dilakukan oleh Presiden suasananya agak menyeramkan sebab dibungkus dengan nama kunjungan rahasia. Disebutkan oleh media, pihak Istana menutup rapat informasi lokasi sasaran blusukan. Biro Pers dan Media Istana hanya menginstruksikan agar wartawan yang biasa ngepos di Istana berkumpul di Istana, pukul 06.00 WIB. Selanjutnya wartawan diajak melakukan perjalanan misterius. Setelah perjalanan memakan waktu 50 menit, lokasi kunjungan baru diketahui. Blusukan pertama pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu di perkampungan nelayan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Di tempat itu pastinya, Presiden melakukan sambung rasa dengan rakyat, seperti apa masalah yang dihadapi, apa yang diinginkan, dan dalam dialog biasanya masalah yang dihadapi rakyat dijanjikan akan diselesaikan secara tuntas.
Meski blusukan itu rahasia dan mendadak namun kegiatan itu pastinya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang mengamankan keselamatan Presiden, seperti Paspampres dan BIN. Dan pastinya lembaga-lembaga yang terkait dengan pengamanan dan keselamatan Presiden sudah mensterilkan lokasi. Bila tidak disterilkan tentu sangat riskan bila terjadi apa-apa. Lokasi yang sudah disterilkan saja kadang-kadang bisa kebobolan, misalnya saat dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional XIV, 2007, di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, di mana ada sekelompok orang di luar acara resmi masuk ke dalam lapangan sambil menarikan-narikan dan selanjutnya mengibarkan bendera RMS.
Pengamanan yang ketat memang diciptakan karena yang melakukan kunjungan resmi atau blusukan adalah Presiden, lain halnya dengan pejabat lembaga negara lainnya, menteri, atau kepala daerah, yang pengamanannya relatif longgar. Pengamanan ketat perlu diciptakan sebab bila ada apa-apa dengan Presiden dampaknya pada stabilitas politik nasional.
Namun perlukah Presiden blusukan? Jawabannya adalah tergantung, bila demi kepentingan dan keamanan nasional serta sifatnya luar biasa (extraordinary) hal demikian wajib tetapi kalau masalahnya remeh temeh dan pencitraan itu malah memalukan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama pun pernah langsung turun ke bawah dan blusukan baik secara rahasia maupun terang-terangan namun itu dilakukan demi kepentingan nasional bangsa dan negara.
Blusukan rahasia itu misalnya dilakukan di Afghanistan, Mei 2012, selepas operasi penyergapan terhadap Osama Bin Laden. Kunjungan itu dirasa penting karena program utama pemerintahan Amerika Serikat, terutama di masa Obama, adalah menghancurkan kekuatan-kekuatan terorisme. Kunjungan yang tidak bocor ke media itu dilakukan bisa jadi untuk mengucapkan terima kasih atas prestasi pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di negara itu.
Pun demikian ketika terjadi penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook di Connecticut, Newton, yang mengakibatkan puluhan orang tewas, Obama turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi para keluarga korban.
Kalau kita amati apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bagus-bagus saja namun masalah yang terjadi di perkampungan nelayan itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh bupati atau gubernur. Dengan adanya otonomi daerah, masalah-masalah yang disidak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bukan masalah yang harus ia selesaikan.
Kita dukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono blusukan namun masalahnya jangan yang remeh temeh sebab kalau masalahnya seperti itu blusukan-nya tanpa makna dan terkesan mencari pencitraan. Blusukan yang dilakukan seharusnya pada masalah-masalah yang memang penting, dahsyat, luar biasa, dan para menteri dan kepala daerahnya tidak bisa menyelesaikan. Blusukan itu misalnya seperti kunjungan yang pernah dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Masalah perbatasan kan tidak bisa diselesaikan oleh bupati, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri, namun sudah masalah pemimpin pemerintahan.
Seharusnya Presiden Susilo Bambang lebih banyak mengembangkan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yakni sambung rasa. Dalam acara itu ada proses dialog, di mana rakyat mengeluarkan uneg-uneg kemudian Presiden Soeharto mengeluarkan solusi dan memberi alasan bila pemerintah belum mampu.
Apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto efektif, sebab langsung didengar masyarakat secara luas, bupati, gubernur, dan menteri terkait. Dari acara seperti itu juga ada sebuah tekanan kepada bupati, gubernur, dan menteri terkait agar benar-benar bekerja secara serius. Dalam dialog yang diadakan dengan tidak terburu-buru itu masalahnya bisa diselesaikan dengan gamblang.
Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Tangerang, masalah yang disampaikan oleh nelayan bisa jadi tidak maksimal sebab bupati datang terlambat dan Gubernur Banten tidak hadir meski menteri terkait seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Menteri PU Djoko Kirmanto, ada di antara mereka.
Apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan blusukan dengan masalah remeh temeh, masalah-masalah yang bisa ditangani oleh bupati dan gubernur, menunjukan bahwa apa yang dilakukan itu meniru-niru apa yang selama ini dilakukan oleh Joko Widodo.
Ardi Winangun
Pengamat Sosial-Politik
(mbs)
