BUMD

BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga berperan dalam pelayanan publik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus memacu daya saing.

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta didorong sebagai pilar ekonomi pendukung Jakarta kota global.

Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibuat Ditjen khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah memberikan izin kepada UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mengelola sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, keselamatan, dan ekonomi daerah.

Pertamina siap menyerap produksi minyak dari sumur masyarakat yang dikelola UMKM, Koperasi, dan BUMD dengan harga 80?ri ICP. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memangkas anggaran Rp15 triliun, termasuk perjalanan dinas, akibat penurunan dana transfer pusat. APBD DKI 2026 menjadi Rp79,09 triliun. Fokus pada proyek prioritas dan creative financing dengan mitra strategis.

Presiden Prabowo Subianto berjanji memberantas 'Serakahnomics' dan melindungi rakyat dari kecurangan bahan pangan, khususnya beras. Pemerintah tak segan menindak tegas pelaku penimbunan dan manipulasi harga demi menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.