TKDN.

Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan rekayasa (engineering), sistem mutu

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta menindaklanjuti temuan dugaan ketidaksesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sejumlah produk termitisida yang beredar dan digunakan dalam berbagai proyek pemerintah maupun BUMN.

Penerapan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di hulu minyak dan gas bumi (migas)

SKK Migas memastikan tidak ada lagi ruang abu-abu bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun pelaku usaha yang mengabaikan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.

Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri kini bukan lagi sekadar pelengkap. Sektor ini telah menjadi tulang punggung strategis yang siap menggeser dominasi produk impor.

SKK Migas menyampaikan total nilai kontrak belanja hulu migas Rp725 triliun sepanjang 2020 hingga November 2025.

Angka 40 persen saat ini masih realistis untuk mendorong investasi pabrikan dan mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi karbon.

kebijakan menentukan insentif melalui nilai TKDN disebut akan berdampak besar pada industri otomotif Tanah Air. I