Anggaran Negara

Menteri Keuangan Purbaya memastikan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun tidak akan menambah defisit anggaran. Stimulus ini didanai dari realokasi anggaran yang tidak terserap dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan tunjangan anggota DPR setelah bertemu pimpinan DPR dan MPR. Kebijakan ini, bersama moratorium kunjungan kerja luar negeri, merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat. Total pendapatan anggota DPR bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta yang diterima DPR merupakan ketetapan Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR hanya menerima, bukan menetapkan. Tunjangan ini menggantikan jatah rumah dinas yang tidak lagi didapatkan anggota DPR.

Pemerintah menyiapkan strategi untuk memperkecil defisit APBN menuju balanced budget, dengan target Prabowo mencapai nol persen pada 2029. Sri Mulyani fokus pada RAPBN 2026 sambil mempertimbangkan target tersebut secara bertahap.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026. Program ini bertujuan membangun generasi unggul dengan menghilangkan stunting dan menjangkau 82,9 juta orang, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menetapkan postur anggaran sementara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pentingnya mengelola data dan informasi yang terintegrasi baik.

Pengertian, tujuan, fungsi dan mekanisme penyusunan APBN belum banyak diketahui masyarakat.