Belanja Negara.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti tajam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, postur anggaran tahun depan memuat indikator makro yang terlampau optimistis, terutama dari sektor pematok target penerimaan pajak yang dinilai mengabaikan tren pelambatan ekonomi domestik saat ini.

Belanja Rp4.000 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan sepenuhnya ditopang oleh laju penerimaan negara.

Kenaikan belanja didorong pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial

Menteri Keuangan Purbaya melaporkan defisit APBN hingga Agustus 2025 sebesar Rp321,6 triliun. Pemerintah berupaya mempercepat belanja negara untuk menyeimbangkan primer sesuai target anggaran.

Penerimaan PPN dan PPnBM hingga Juli 2025 turun. Menkeu Purbaya optimis kuartal IV akan bangkit dengan dukungan belanja negara dan insentif fiskal. Pemerintah siapkan program percepatan pembangunan.

Penduduk di Pulau Jawa akan menerima alokasi belanja negara sebesar Rp5,1 juta per orang dari RAPBN 2026.

RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, meningkat 7,3 persen dari perkiraan APBN 2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp211,5 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun di APBN 2025.