Kumpulan Berita
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, angkat bicara terkait penyebutan dirinya oleh Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menanggapi perihal Badan Penyelenggara (BP) Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah usai pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Haji dan Umrah di DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memastikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah masih sesuai dengan tahap yang direncanakan. RUU Haji dan Umrah akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 26 Agustus 2025.
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke DPR RI.
Menag menyampaikan kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji tahun 2026 dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu payung hukum.
Kementerian Agama akan menyerahkan tongkat estafet penyelenggaraan haji ke BP Haji.
Menag angkat bicara soal isu kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia akan dipotong 50%.
BP Haji akan membangun pusat pendidikan untuk petugas haji yang bertugas melayani jamaah haji Indonesia.