bubarkan kementerian BUMN

kata Dahlan, keputusan Presiden tidak cukup menjadi dasar hukum dari superholding

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama menjadi topik perbincangan saat ini.

Ahok menyebut, Kementerian BUMN harus digantikan menjadi superholding yang dinamai Indonesian in Corporation