Dana Transfer Daerah.

Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sebagai satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepati janji menaikkan dana transfer ke daerah menjadi Rp693 triliun.