Denny Indrayana.

Denny membeberkan tiga alasan di balik pencabutan gugatan tersebut.

Ade menegaskan, hukum acara menyatakan jelas bahwa suatu gugatan tidak bisa dicabut jika sudah memasuki tahap pemeriksaan alat bukti.

Kuasa hukum Mercy, Denny Indrayana menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum lain setelah mencabut gugatan suket penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN.

Relawan Prabowo-Gibran, Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengajukan gugatan praperadilan terhadap perkara Payment Gateway yang menjerat Denny Indrayana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Rabu 21 Oktober 2026. Proses ini ditempuh agar perkara tersebut memiliki kepastian hukum.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengibaratkan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden seperti strategi parkir bus dalam sepak bola. Sebab, bola panas pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini ada di DPR RI.

Denny Indrayana, salah satu pemohon perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, membeberkan dugaan pasal selundupan yang ia sebut "Menggibran". Pasal ini diduga dibuat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam persyaratan Pilpres 2024.

Ketua Umum Relawan GI-JOE (Gibran Joeara), Benny Parapat, menilai gugatan Denny Indrayana Cs di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU Pilpres 2024, khususnya tentang syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) tidak berdasar dan sudah semestinya ditolak. Diketahui, saat ini gugatan tersebut bakal memasuki agenda sidang putusan.

Denny Indrayana dan para pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih merahasiakan sosok lima saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian.