Desa.

Desa secara hukum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Karena itu, keberadaan batas definitif diperlukan agar wilayah desa memiliki kepastian secara administratif dan yuridis.

Digitalisasi desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan layanan publik.

Desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah

Penerapan transaksi non tunai untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun, desa-desa di tiga kabupeten tersebut belum memiliki batas desa secara definitif atau belum ada peraturan bupati tentang batas desa.

Integrasi industri baja dengan pengembangan desa tematik yang diproyeksikan sebagai pilar pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).