Kumpulan Berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berstatus penyelenggara negara.
Erick Thohir menanggapi isu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menangkap direksi dan komisaris.
Erick Thohir menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk direksi BUMN, tetap harus menjalani proses hukum
Erick Thohir merombak direksi dan komisaris BUMN sejak Januari-Desember 2024
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti Direktur Utama PT Pindad
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa penempatan dewan direksi dan komisaris di perusahaan milik negara adalah hal yang wajar.
Bos-bos perusahaan BUMN akan merapat ke kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Perombakan direksi dan komisaris di 22 BUMN terjadi pada Januari-November 2024.