Dirjen Ham

Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat di tanah air. Salah satunya dengan mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kasus itu diduga turut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Peluncuran itu sebagai komitmen Pemerintah terhadap menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM bagi seluruh warganya, termasuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental-psikososial.

Pasalnya, kebebasan berpendapat di perguruan tinggi dapat dipandang sebagai salah satu barometer demokrasi di tanah air.

Pemkot Depok diminta segera mengumpulkan semua pemilik daycare yang belum berizin untuk mengurus legalitas operasionalnya.

Ia pun prihatin dengan maraknya kasus perundungan pada anak, khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Namun, Dhahana menekankan adanya hak-hak publik yang tidak boleh diabaikan dalam kontestasi Pemilu

Adapun saat ini telah terpilih 5 nama perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang menjadi Pansel