Fadia Arafiq

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR), pada Kamis (16/7/2026). Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan foto yang diterima Okezone, terlihat tanah dan bangunan yang disita itu seluas 214 meter per segi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan cara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR), untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Diduga, penerimaan tersebut dibantu oleh ajudannya.

Dia mengklaim, saat penangkapan, tidak ada transaksi.

Diketahui, suami Fadia merupakan Mukhtaruddin Ashraff Abu yang merupakan anggota DPR RI sekaligus pendiri perusahaan PT. Raja Nusantara Berjaya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan status hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan status hukum tersebut setelah dilakukan ekspose.