Kumpulan Berita
Ia menilai Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi Fandi Ramadhan bukanlah pelaku utama.
Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Komisi III DPR RI bakal menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan purnatugas pada 3 Februari 2026.
Habiburokhman merasa geram karena dituding pembahasan revisi KUHAP ini bersama pemerintah tidak transparan.
DPR dalam hal ini Komisi III meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti laporan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo Subianto mengetahui jika ada gerak-gerik tukang olah anggaran.