Hak Asasi Manusia.

Sejumlah akademisi dan pakar hukum menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Asasi Manusia (HAM) yang tengah disusun pemerintah. Salah satu usulan yang mengemuka yakni penggabungan sejumlah lembaga HAM nasional agar penanganan kasus lebih efektif dan terkoordinasi.

Angka terbaru melanjutkan tren permohonan suaka dari China selama setidaknya satu dekade terakhir.

Natalius Pigai menyebutkan pembela HAM akan diberikan hak impunitas agar tak mudah dipidanakan.

Pigai menjelaskan, butuh aturan dasar untuk memberikan hukum terhadap perusahaan pelanggaran HAM.

Kantor HAM PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM selaman demonstrasi.

Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM sangat penting dalam kurikulum di sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal. Dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memastikan kehidupan moral, etik, dan sosial spiritual tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Lebih lanjut, Pigai menuturkan pemahaman HAM yang baik bagi para calon penerima amnesti akan menurunkan tingkat residivisme. Pasalnya, sambung Pigai, seseorang menjadi WBP karena memiliki mindset yang berseberangan dengan HAM.