Hak Interpelasi

Kita berharap apapun masalah yang ada di DKI Jakarta bisa dibahas didiskusikan bersama antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka menolak Rapat Paripurna Hak Interpelasi.

Parlemen jalanan itu yang melanggar aturan. Saya kira itu saja.

Penundaan tersebut bukan soal tidak kuorumnya peserta rapat tapi rapat interpelasi tersebut berlangsung secara ilegal.

Usul interpelasi disyaratkan adanya usulan dari minimal 15 anggota dari minimal 2 unsur fraksi sebelum disetujui 50 persen plus 1.