Halte

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mempersilakan partai politik menggunakan hak penamaan (naming rights) pada halte yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Syaratnya, pihak yang menggunakan nama harus membayar retribusi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa halte-halte yang terbengkalai di Jakarta akan dibongkar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui masih banyak halte transportasi di Jakarta belum ramah bagi penyandang disabilitas.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) buka suara soal beredarnya informasi terkait perubahan nama pada halte di sejumlah wilayah.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi Halte BRT TransJakarta di sejumlah titik.

Beberapa halte Transjakarta dan stasiun kereta api di Jabodetabek diberi nama yang sama dengan nama universitas.