Harta Pejabat Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai meminta klarifikasi terhadap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah.

KPK telah menindaklanjuti temuan ketidakwajaran harta kekayaan para penyelenggara negara tersebut.

Wapres Ma’ruf Amin mengimbau kepada seluruh pejabat untuk patuh menyampaikan LHKPN mereka dengan jujur dan tepat waktu.

Bagi Penyelenggara Negara yang tercatat sebagai Wajib Lapor (WL) periodik wajib melakukan pelaporan kekayaan secara berkala setiap tahunnya

para penyelenggara negara agar tidak berupaya menyembunyikan harta kekayaannya.