Harun Masiku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima informasi terkait keberadaan buronan Harun Masiku. Disebutkan, lokasi buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI itu berada di luar kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengajukan pencabutan paspor milik Harun Masiku sejak 2020. Harun merupakan buronan dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih memiliki utang pengejaran lima pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan bentuk kriminalisasi.

Politikus PDIP, Guntur Romli, berpendapat bahwa kegagalan KPK menangkap Harun Masiku menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun karena dinilai merusak citra lembaga penyelenggara pemilu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta, tidak murni dari pertimbangan jaksa. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan 'orderan' dari pihak tertentu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, penyidik melakukan penyelundupan fakta terkait kasus yang menjeratnya.