Holding Bumn Infrastruktur

Basuki Hadimuljono mengaku tidak menolak pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur

Basuki Hadimuljono mengakui belum menandatangani draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan holding BUMN Infrastruktur.

Kementerian PUPR buka suara tentang terancam batalnya pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menandatangi aturan pembentukan holding BUMN infrastruktur dan perumahan.

Pembentukan holding BUMN infrastruktur dan perumahan tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, memang hingga saat ini dirinya yang belum menandatangani persetujuan holding tersebut. Sebab menurut Basuki, pihaknya masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Agung terkait rencana pembentukan holding infrastruktur.

Menurut Menteri Rini, pemerintah terus memberikan dukungan kepada perusahaan plat merah

Ada 16 holding yang akan dirampungkan Kementerian BUMN, di mana delapan holding diharapkan tuntas pada April mendatang