Hunian Sementara

Keseriusan negara menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas, kualitas pembangunan, serta memastikan proses penyediaan hunian berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas dan fungsi infrastruktur bagi masyarakat penghuni.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid mengatakan saat ini ada sekitar 129 ribu lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan hunian vertikal dan kota satelit.