Kumpulan Berita
Menurutnya, persoalan putusan MA terkait tidak sahnya suket penyetaraan ijazah SMA Gibran harus dituntaskan di DPR.
Dasco menyampaikan, DPR RI masih reses sampai 8 November 2026. Untuk itu,ia mengaku ada keterbatasan ruang gerak untuk membahas surat maupun aspirasi yang berdatangan.
Suhadi Cs juga mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon PHPU yang bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, adanya putusan MA membuat urgensitas pertemuan elit parpol semakin tinggi.
Saat disinggung terkait pertemuan pimpinan partai politik (parpol), Ketua Komisi III DPR RI ini mengaku tak mengetahuinya.
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan, setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA miliknya.
Doli mengatakan, bahwa persoalan ini memiliki bobot yang sangat besar bagi masa depan bangsa, sehingga tidak boleh disikapi secara gegabah.
Menurut Rullyandi, putusan ini tak bisa dijadikan rujukan untuk mendorong upaya pemakzulan Gibran di DPR.