Industri Rokok.

Para pengusaha industri hasil tembakau meminta pemerintah pusat memberikan pembinaan dan dukungan kepada industri hasil tembakau (IHT)

Pelaku industri event dan usaha menolak soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya cukai rokok yang dapat 'membunuh' industri tanpa mitigasi pengangguran. Ia berjanji melindungi industri dari rokok palsu dan akan mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menelaah dugaan pemalsuan cukai rokok. Pemerintah berupaya memberantas kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Komisi XI DPR RI menyoroti kesulitan industri rokok jika cukai dinaikkan agresif pada 2026. (178 karakter)

Komisi XI DPR RI meminta Menkeu meninjau ulang kebijakan cukai rokok 2026 terkait kesulitan industri rokok. Kenaikan cukai agresif berpotensi membebani produsen SKM. Pengawasan rokok ilegal diusulkan sebagai solusi alternatif.

Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dapat mempertimbangkan keberlangsungan.

Alasan munculnya desakan moratorium kenaikan tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT).