Insentif Pajak.

Pemerintah mengantisipasi rambatan ketidakpastian ekonomi global dengan memperkokoh ketahanan ekonomi domestik, menjaga stabilitas harga, serta mendongkrak daya saing sektor industri manufaktur.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan nilai pembayaran yang lebih ringan.

Insentif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan SRO (Self-Regulatory Organization) untuk mensukseskan agenda reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Kebijakan ini berlaku bagi pemilik KTP DKI Jakarta dengan nilai transaksi maksimal Rp500 juta dan diberikan otomatis tanpa pengajuan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan