Judicial Review UU Penyiaran

Pada pendekatan ini, negara-negara tersebut mengetahui masa depan mereka ada di ekonomi digital.

Dalam beberapa indikator data digital, Indonesia juara di bidang digital. Ironisnya, Indonesia belum berdaulat di bidang ini.

Dia menjelaskan, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah memiliki jangkauan hukum ke depan.

Dia meminta Habiburokhman sebagai perwakilan dari DPR untuk menambahkan penjelasan tersebut secara tertulis.

Jumlah cuitannya pun lebih dari seribu yang menggunakan tagar tersebut.

KPI mendorong pengaturan media baru dalam konteks kesetaraan perlakuan kepada seluruh industri konten.

Abdul Kharis mengakui UU Penyiaran saat ini belum menuangkan peraturan, terkait platfom televisi berbasis internet dan platfom over the top.

Revisi UU Penyiaran dapat memberikan payung hukum yang melindungi konten digital dari jerat UU ITE.