Kumpulan Berita

Kebijakan Pemerintah.


Hot Gossip
10 June 2026 08:34 WIB

Melanie Subono Soroti Dua Kebijakan Pemerintah yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Melanie Subono kembali suarakan keresahannya terhadap kondisi politik dan kebijakan di Tanah Air melalui unggahan terbaru di akun Instagramnya.

Hot Issue
22 September 2025

Terungkap Alasan Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

Presiden Prabowo akan menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari program prioritas RKP 2025. Selain itu, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Hot Issue
19 September 2025

Kebijakan Cukai Malah Bunuh Industri, Purbaya: Enggak Fair Kita Narik Ratusan Triliun dari Rokok

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya cukai rokok yang dapat 'membunuh' industri tanpa mitigasi pengangguran. Ia berjanji melindungi industri dari rokok palsu dan akan mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog.

Hot Issue
3 September 2025

Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk TNI dan Kemenhan

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Hot Issue
1 September 2025

Bapanas Ungkap Alasan HET Harga Beras Medium Naik

Bapanas menaikkan HET beras medium menjadi Rp13.500-Rp15.500/kg. Kenaikan ini merespons harga GKP Rp6.500/kg di tingkat petani. Bulog tetap jual beras SPHP Rp12.500/kg dengan subsidi pemerintah. Ini jadi alternatif stabilisasi harga di pasar.

Hot Issue
31 August 2025

Ada Rencana Pembatasan Jam Malam, Grab Siap Patuhi dan Beritahu Teman-Teman Driver

Grab Indonesia siap mematuhi kebijakan jam malam jika diberlakukan. CEO Grab, Neneng Goenadi, akan mengimbau mitra pengemudi untuk tidak mengambil order di luar jam yang ditetapkan demi keamanan. Grab juga meluncurkan fitur Gercep untuk dukungan mitra.

Hot Issue
27 August 2025

Siap-Siap! Tahun Depan Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

Mulai 2026, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP (NIK). Kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran, diperuntukkan bagi masyarakat miskin (desil 1-4). Aturan teknis sedang disiapkan menggunakan data BPS.

Hot Issue
15 August 2025

Hilangkan Tantiem, Prabowo Minta Jumlah Komisaris BUMN Hanya 4 Orang

Presiden Prabowo Subianto meminta jumlah komisaris BUMN dipangkas menjadi 4-5 orang dan menghapus sistem tantiem. Langkah ini diambil untuk efisiensi dan memastikan setiap rupiah diperjuangkan untuk rakyat, bukan untuk 'akal-akalan' komisaris yang minim kontribusi.